Mendikbud Setuju Guru Honor Diangkat Menjadi PNS

Keinginan guru hono­rer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) direspons Menteri Pendidikan dan Kebu­dayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Tahun depan akan ada 370.000 guru se-Indonesia yang memasuki masa pensiun sehingga mem­butuhkan pengganti.

”Bersama Kementerian Pemberdayaan Apa­ratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen­pan-RB), Kementerian Keuangan dan kemen­terian lainnya, kami sedang menggodok untuk mengangkat guru menjadi CPNS maupun kontrak pada tahun 2018 mendatang,” ujar Muhadjir saat di Bogor, kemarin. ­

Ia menambahkan pengang­katan guru menjadi CPNS atau perekrutan guru kontrak ini sangat penting di tengah mo­ratorium CPNS selama ini. Akibat tujuh tahun morato­rium PNS, banyak pengang­katan guru yang diberlakukan secara sepihak oleh sekolah dan berakibat kualitas atau kompetensi guru yang beragam. “Kami akan merapikan kuali­fikasi, kompetensi dan sertifi­kasi sesuai amanat Undang-undang nomor14 tahun 2005,” kataya.

Muhadjir menjelaskan, peng­angkatan CPNS guru dan pe­rekrutan guru kontrak ini sedang dikaji agar kebijakan Kemen­terian Pendidikan dan Kebu­dayaan tak melanggar hukum ataupun aturan yang ada. terkait kesanggupan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam penerimaan CPNS guru, masih menghitung­nya. ”Kami lihat dulu keter­sediaan APBN untuk Kemen­terian Pendidikan berapa jumlahnya, baru kami aloka­sikan untuk menerima CPNS guru dan pengangkatan guru kontrak,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan sudah meminta pemerintah pusat untuk mencabut morotarium CPNS guru. karena saat ini Kabupaten Bogor kekurangan lebih dari 9.000 guru. ”Bulan April lalu Saya sudah menga­dukan kekurangan tenaga guru PNS ke KeMenPAN-RB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun be­lum ada jawaban pasti kapan penerimaan CPNS guru dilakukan,”kata.

Nurhayanti menambahkan, kekurangan tenaga guru PNS dirasakan banyak pemerintah daerah dan aspirasi pencabu­tan morotarium CPNS guru ini sudah disampaikan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupa­ten Seluruh Indonesia (Ap­kasi). ”Selain Pemkab Bogor, permintaan pencabutan Mo­rotarium CPNS guru ini juga sudah disuarakan oleh Ap­kasi dan kita tunggu saja jawa­ban pemerintah pusat,”

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan, wilayahnya darurat PNS dalam memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan publik dan guru. Terhitung 2016 sampai 2017, terdapat sekitar 500 orang pe­gawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor yang memasuki masa purnabakti. Kondisi ini meny­ebabkan Pemkab Bogor krisis kekurangan guru.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Da­dang Irfan menuturkan, kek­hawatiran kurangnya guru muncul karena dari 500-an orang tersebut, sekitar 300 di antaranya merupakan PNS yang betstatus tenaga penga­jar. Sedangkan 200 sisanya adalah staf administrasi dan tenaga medis. Pada awal 2018 nanti, ada sekitar 250 PNS lagi yang pensiun. Ini yang membuat kami bingung, ka­rena saat guru-guru ini pen­siun, sampai sekarang kan belum ada pengangkatan PNS lagi. “Kebutuhan PNS di Ka­bupaten Bogor untuk tahun 2018, sekitar 9 ribu. Bulan lalu, BKPP sudah mengusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Jawa Barat, adanya penambahan PNS se­besar 9 ribu,”katanya.

Ia menambahkan, kebutuhan yang sangat urgen saat yakin tenaga Kesehatan dan Pendi­dikan. Kondisi ini, sebenarnya bisa diatasi dengan pengang­katan tenaga pengajar honorer dengan status Pegawai Pemerin­tah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun hal itu pun masih harus menunggu ter­bitnya Peraturan Pemerintah yang kini masih dalam proses. Sementara untuk pengangka­tan paea guru honor menjadi aparatur sipil negara atau PNS, sudah tidak bisa lagi dilakukan pemerintah setingkat kabupa­ten/kota.

”Yang paling penting utama itu tenaga pengajar dan tenaga medis dan Pendidik, kebera­daannya sangat dibutuhkan karen menyangkut pelayanan langsung terhadap masyarakat. Kalau tenaga administrasi, kami masih bisa atur walaupun banyak yang pensiun,” pung­kasnya.

Sumber: metropolitan.id