Ini Alasan Full Day School Perlu Pertimbangan Matang
Ini Alasan Full Day School Perlu Pertimbangan Matang-- 
Penerapan gagasan full day school yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy memang masih menjadi sebuah wacana. Sebab, mkondisi Indonesia yang heterogen wacana ini masih perlu dipertimbangkan lebih matang sebelum akhirnya diterapkan.
Pendiri Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indoenesi (LP3I), Syahrial Yusuf menuturkan, wilayah Indonesia sendiri memiliki kondisi yang berbeda-beda secara geografis dan infrastruktur.
"Kalau infrastruktur merata sih mungkin tak terlalu masalah ya, tapi dilihat dari realitas infrastruktur fasilitas pendidikan saja masih banyak temuan yang memprihatinkan loh. Belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk implementasi nanti, baik dari sisi sekolah atau pemerintah dan wali murid," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Minggu (21/8/2016).
Syahrial menjelaskan, jika wacana full day school tersebut belum memiliki konsep serta teknis yang tampak, ada baiknya tidak dilempar ke publik. Sebab, hal itu justru akan terkesan cenderung dipaksakan.
"Ingat bahwa negara Indonesia ini sangat luas dan heterogen, maka harus ada standardisasi tertentu yang relevan,” imbuhnya.
Selain itu, dari sisi siswa juga mereka akan keletihan yang berimbas pada kurangnya konsentrasi belajar. Dari sisi guru juga, mereka akan terbebani karena di luar dari konteks jam mengajar mereka.
"Guru juga bisa terbebani, di luar konteks jam mengajar kan juga mereka administratif. Hak orangtua juga demikian," imbuhnya.
Syahrial menambahkan, agar kegiatan tersebut bersifat opsional. Sebab, bisa digunakan untuk melatih bakat siswa, terlebih di jenjang sekolah dasar (SD).
"Gimana kalau diwarkan full day play saja dalam hari tertentu, jangan-jangan mereka malah lebih suka seperti itu? Kan ada unsur playing tuh ya,” tutupnya.
Full Day School Sudah Diterapkan Pesantren
Pengurus LP Ma'arif NU Pusat, Dr Basnang Said menyebut, sistem full day school sejatinya sudah diberlakukan di pesantren. Bahkan, para santri tidak hanya belajar seharian tetapi mendapat pengetahuan dan keterampilan lainnya.
"Pendidikan di pesantren juga menguatkan nasionalisme dan rasa cinta Tanah Air," ujarnya dalam Diskusi Redaksi Kebon Sirih (Redbons) "Kontroversi Full Day School" di Kantor Okezone, Selasa (16/8/2016).
Basnang menilai, jika mengaitkan full day school dengan pendidikan karakter, maka pemerintah sebaiknya menengok kebijakan pendahulunya. Salah satunya, kata Basnang, pendidikan karakter melalui kurikulum 2013 yang dicanangkan oleh mantan Mendikbud M Nuh.
"Kurikulum 2013 tersebut sudah baik, karena mengajarkan nilai-nilai nasionalisme dan juga melakukan pendekatan kemanusiaan," imbuhnya.
Di saat yang sama, ujar Basnang, penerapan full day school dengan sekolah percontohan di kota-kota tidaklah beralasan. Sebab, pemerintah harus mengakomodasi semua sekolah di penjuru Nusantara.
"Sekolah-sekolah di daerah pelosok akan kesulitan menerapkan full day school. Sebab, selain sarana prasarana tidak memadai, banyak siswanya harus membantu orangtua sepulang sekolah," tegas Basnang.
Menurutnya, ketimbang memaksakan konsep yang belum matang, Kemdikbud sebaiknya fokus pada hal lain yang lebih penting. "Kemdikbud sebagai instrumen negara perlu hadir untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan. Salah satu caranya yakni dengan perbaikan sarana dan prasarana di sekolah," tutupnya.
Sumber: okezone.com
Pendiri Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indoenesi (LP3I), Syahrial Yusuf menuturkan, wilayah Indonesia sendiri memiliki kondisi yang berbeda-beda secara geografis dan infrastruktur.
"Kalau infrastruktur merata sih mungkin tak terlalu masalah ya, tapi dilihat dari realitas infrastruktur fasilitas pendidikan saja masih banyak temuan yang memprihatinkan loh. Belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk implementasi nanti, baik dari sisi sekolah atau pemerintah dan wali murid," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Minggu (21/8/2016).
Syahrial menjelaskan, jika wacana full day school tersebut belum memiliki konsep serta teknis yang tampak, ada baiknya tidak dilempar ke publik. Sebab, hal itu justru akan terkesan cenderung dipaksakan.
"Ingat bahwa negara Indonesia ini sangat luas dan heterogen, maka harus ada standardisasi tertentu yang relevan,” imbuhnya.
Selain itu, dari sisi siswa juga mereka akan keletihan yang berimbas pada kurangnya konsentrasi belajar. Dari sisi guru juga, mereka akan terbebani karena di luar dari konteks jam mengajar mereka.
"Guru juga bisa terbebani, di luar konteks jam mengajar kan juga mereka administratif. Hak orangtua juga demikian," imbuhnya.
Syahrial menambahkan, agar kegiatan tersebut bersifat opsional. Sebab, bisa digunakan untuk melatih bakat siswa, terlebih di jenjang sekolah dasar (SD).
"Gimana kalau diwarkan full day play saja dalam hari tertentu, jangan-jangan mereka malah lebih suka seperti itu? Kan ada unsur playing tuh ya,” tutupnya.
Full Day School Sudah Diterapkan Pesantren
Pengurus LP Ma'arif NU Pusat, Dr Basnang Said menyebut, sistem full day school sejatinya sudah diberlakukan di pesantren. Bahkan, para santri tidak hanya belajar seharian tetapi mendapat pengetahuan dan keterampilan lainnya.
"Pendidikan di pesantren juga menguatkan nasionalisme dan rasa cinta Tanah Air," ujarnya dalam Diskusi Redaksi Kebon Sirih (Redbons) "Kontroversi Full Day School" di Kantor Okezone, Selasa (16/8/2016).
Basnang menilai, jika mengaitkan full day school dengan pendidikan karakter, maka pemerintah sebaiknya menengok kebijakan pendahulunya. Salah satunya, kata Basnang, pendidikan karakter melalui kurikulum 2013 yang dicanangkan oleh mantan Mendikbud M Nuh.
"Kurikulum 2013 tersebut sudah baik, karena mengajarkan nilai-nilai nasionalisme dan juga melakukan pendekatan kemanusiaan," imbuhnya.
Di saat yang sama, ujar Basnang, penerapan full day school dengan sekolah percontohan di kota-kota tidaklah beralasan. Sebab, pemerintah harus mengakomodasi semua sekolah di penjuru Nusantara.
"Sekolah-sekolah di daerah pelosok akan kesulitan menerapkan full day school. Sebab, selain sarana prasarana tidak memadai, banyak siswanya harus membantu orangtua sepulang sekolah," tegas Basnang.
Menurutnya, ketimbang memaksakan konsep yang belum matang, Kemdikbud sebaiknya fokus pada hal lain yang lebih penting. "Kemdikbud sebagai instrumen negara perlu hadir untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan. Salah satu caranya yakni dengan perbaikan sarana dan prasarana di sekolah," tutupnya.
Sumber: okezone.com